Jakarta, 20 Mei 2026 - Institut Hijau Indonesia (IHI) bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyelenggarakan kegiatan Nonton Bersama (Nobar) dan Bedah Film Dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita di Aula Utama Eksekutif Nasional WALHI, Jakarta. Kegiatan ini menjadi ruang refleksi, diskusi, sekaligus konsolidasi solidaritas publik terhadap krisis sosial-ekologis yang sedang berlangsung di Papua.

Film dokumenter karya Dandhy Dwi Laksono tersebut menyoroti deforestasi masif, perampasan tanah adat, ekspansi agribisnis, serta kekerasan struktural yang dialami masyarakat adat Papua akibat proyek-proyek pembangunan dan Proyek Strategis Nasional (PSN). Film ini menampilkan bagaimana masyarakat adat terpaksa kehilangan hidupnya atas nama pembangunan yang tidak pernah benar-benar melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 18.30 hingga 22.00 WIB ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari aktivis lingkungan, pelajar, komunitas masyarakat sipil, jurnalis, hingga generasi muda yang peduli terhadap isu keadilan sosial dan ekologis. Selain pemutaran film, acara juga diisi dengan sesi bedah film dan diskusi publik bersama Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Papua, perwakilan Green Leadership Indonesia, serta peserta diskusi dari berbagai latar belakang.

Dalam pengantarnya, panitia menyampaikan bahwa istilah “kolonialisme modern” bukanlah hiperbola, melainkan gambaran nyata dari situasi di Papua hari ini. Tanah adat dirampas, hutan dibabat, dan masyarakat lokal disingkirkan oleh kekuatan negara dan korporasi yang bekerja atas nama investasi dan pembangunan.

Direktur Eksekutif Daerah WALHI Papua dalam pemaparannya menyampaikan bahwa film ini membuka fakta-fakta yang selama ini jarang muncul di media arus utama. Menurutnya, Papua saat ini sedang menghadapi ancaman multidimensi: mulai dari eksploitasi sumber daya alam, militerisme, kekerasan HAM, hingga perampasan ruang hidup masyarakat adat.

Ia menjelaskan bahwa masyarakat Papua memiliki hubungan spiritual, budaya, dan ekonomi yang sangat erat dengan tanah dan hutan mereka. Namun, hubungan tersebut kini dihancurkan oleh praktik ekstraktivisme dan perampasan wilayah yang dilegitimasi negara.

“Tanah di Papua dihargai sangat murah, bahkan hanya ditukar dengan beberapa kilogram beras. Hutan dibongkar menggunakan alat berat di bawah pengawalan aparat. Ini bukan pembangunan, tetapi mencerminkan perampasan ruang hidup.” - Maikel Primus Peuki, Narasumber Nobar dan Bedah Film Pesta Babi.

Bang Boy (Direktur Eksekutif Nasional WALHI) menyampaikan bagaimana negara yang dinilai sengaja tidak memberikan pengakuan penuh terhadap hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Menurutnya, pengakuan penuh terhadap hak adat akan menghambat kepentingan korporasi dan proyek-proyek ekstraktif yang selama ini diuntungkan oleh status tanah negara.

Ia menyebut bahwa proyek-proyek seperti PSN, food estate, maupun industri ekstraktif lainnya hanyalah “malapetaka berkedok pembangunan”. Klaim pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang terus digaungkan pemerintah dinilai tidak pernah benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua. PSN sering digunakan untuk mengizinkan pembabatan hutan dan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran.

“Papua bukan tanah kosong tanpa pemiliknya. Negara harus berhenti memberikan izin baru, memberikan seluruh izin pengelolaan lahan, serta memberikan pengakuan yang sah terhadap hak masyarakat adat, kapitalisme dan kolonialisme modern berjalan beriringan di Papua. Narasi kesejahteraan yang terus dipromosikan pemerintah hanyalah janji manis yang pada praktiknya justru memperkaya segelintir elit dan korporasi besar.” – Boy Jerry Even S., Narasumber Nobar dan Bedah Film Pesta Babi.

Sementara itu perwakilan Green Leadership Indonesia Syekhoh Sultonah, menyoroti bagaimana masyarakat urban selama ini sering kali hanya berhenti pada rasa kasih sayang tanpa melakukan tindakan nyata. Ia menilai bahwa masyarakat perkotaan memiliki hak istimewa untuk bersuara, namun sering memilih diam meskipun kebijakan yang merusak ruang hidup Papua justru memutuskan di pusat kekuasaan.

Ia juga menyoroti dampak yang secara khusus dirasakan perempuan Papua akibat proyek-proyek ekstraktif. Menurutnya, perempuan menjadi kelompok paling rentan karena kehilangan akses terhadap sumber pangan, air bersih, dan wilayah hidup yang selama ini menopang kehidupan mereka.

“Kehilangan hutan berarti kehilangan supermarket alami masyarakat Papua. Di sana mereka mencari makan, obat-obatan herbal, dan sumber kehidupan lainnya. Ketika hutan dirusak, perempuan menjadi pihak yang paling terdampak.” – Syekhoh Sultonah, Narasumber Nobar dan Bedah Film Pesta Babi 

Dalam diskusi, Syekhoh juga mengkritik gerakan lingkungan yang berhenti pada simbolisme gaya hidup hijau semata. Ia menegaskan bahwa perubahan tidak cukup hanya dengan membawa tote bag atau menggunakan produk ramah lingkungan, melainkan membutuhkan keberanian politik dan solidaritas nyata terhadap masyarakat yang sedang mengalami ketidakadilan.

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai tanggapan dan refleksi dari peserta. Seorang mantan jurnalis mengungkapkan pengalaman intimidasi aparat terhadap jurnalis yang meliput isu Papua. Ia menilai pemerintah selama ini abai terhadap penderitaan masyarakat Papua, khususnya perempuan dan masyarakat adat yang sedang memperjuangkan hak atas tanah mereka.

Peserta lain menilai film ini berhasil mengubah perspektif mereka tentang Papua. Selama ini, banyak orang hanya melihat konflik di Papua tanpa memahami akar permasalahan yang sebenarnya. Setelah menonton film tersebut, peserta mengaku mulai memahami bahwa masyarakat Papua sedang menghadapi ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup mereka.

Salah satu peserta dalam proses diskusi menyampaikan bahwa pentingnya membangun kontra-narasi publik untuk melawan propaganda bahwa Papua sedang “baik-baik saja”. Menurutnya, film dokumenter seperti Pesta Babi menjadi alat penting untuk membuka kesadaran masyarakat tentang realitas yang selama ini disimpan.

Selain membahas persoalan Papua, diskusi juga menyoroti esensi pemerintah dalam isu krisis iklim. Di satu sisi pemerintah mengampanyekan program perlindungan hutan dan mitigasi iklim seperti FOLU Net Sink, namun di sisi lain justru terus membuka izin eksploitasi terhadap benteng hutan terakhir Indonesia yang berada di Papua. Peserta diskusi sepakat bahwa permasalahan di Papua bukan hanya permasalahan lokal masyarakat Papua saja, melainkan permasalahan keadilan sosial, ekologis, dan kemanusiaan yang harus menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia.

Di akhir kegiatan, peserta bersama narasumber menyusun sikap bersama yang menekankan beberapa poin penting:

• Mendesak negara menghentikan seluruh bentuk perampasan tanah adat dan konservasi hutan di Papua.
• Menuntut pengakuan penuh terhadap hak masyarakat adat atas tanah dan ruang hidup mereka. 
• Mendesak evaluasi total terhadap proyek-proyek ekstraktif dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. 
• Menghentikan kriminalisasi, intimidasi, dan pendekatan militeristik terhadap masyarakat Papua. 
• Membangun solidaritas lintas kelompok untuk memperjuangkan keadilan sosial dan ekologis di Indonesia. 

Kegiatan ditutup dengan penegasan bahwa perjuangan untuk Papua tidak boleh berhenti di ruang diskusi semata. Kesadaran publik harus diterjemahkan menjadi gerakan nyata, pendidikan kritis, dan solidaritas yang terus hidup di tengah masyarakat.

“Film ini bukan sekedar tontonan. Ia adalah alarm bahwa ada masyarakat yang kehilangan tanah, hutan, dan masa di depannya. Diam di hadapan ketidakadilan berarti ikut membiarkan kolonialisme modern terus berlangsung,” tutup moderator acara.

Informasi lebih lanjut
Narahubung  : M Alif Akbar
Email             : alifm2551@gmail.com
Telepon         : +62-85285582586
Websita         : https://www.instituthijauindonesia.or.id/