Trilema Baru Kapitalisme (Refleksi Hari Bumi)

Ditulis oleh Dani Wahyu Munggoro | 2026-04-22

Saya baru saja tertarik pada sebuah buku. Judulnya Growth, Democracy, or Climate Action?. Penulisnya empat orang: Aidan Regan, Hanna Schwander, Cyril Benoît, dan Tim Vlandas. Isinya tentang "Trilema Baru".

Trilema itu mirip dilema, tapi pilihannya ada tiga. Dan menurut buku ini, kita hanya bisa pilih dua. Tidak bisa borong tiga-tiganya. Pilihannya: ekonomi tumbuh, demokrasi tetap jalan, atau iklim selamat.

Dulu, kapitalisme itu sederhana. Pokoknya ekonomi harus tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, rakyat senang. Kalau rakyat senang, mereka akan tetap memilih pemerintah yang sekarang. Itulah legitimasi demokrasi.

Tapi sekarang ada "setan" baru: krisis iklim. Suhu bumi naik. Es kutub mencair. Ilmuwan bilang: kita hanya punya waktu kurang dari sepuluh tahun untuk potong emisi besar-besaran.

Di sinilah masalahnya. Kalau emisi mau dipotong drastis, pabrik harus direm. Konsumsi harus dikurangi. Artinya? Pertumbuhan ekonomi bakal tiarap.

Buku ini memetakan tiga jalur yang bisa diambil negara. Jalur pertama: Status Quo Liberal. Ini yang sekarang banyak diambil negara maju. Ingin ekonomi tumbuh, ingin tetap demokratis, tapi aksi iklimnya setengah hati.

Mereka pakai pajak karbon. Pakai subsidi teknologi bersih. Tapi hasilnya? Lambat. Emisi turun di satu negara, tapi pindah ke negara lain lewat impor. Namanya offshoring.

Status quo ini sering memicu kemarahan. Lihat saja gerakan "Gilets Jaunes" di Prancis. Gara-gara pajak bahan bakar naik demi iklim, rakyat ngamuk. Mereka merasa beban transisi dibuang ke pundak rakyat kecil.

Lalu ada jalur kedua: Big Green State. Negara Hijau Besar. Contoh paling nyata: China. Mereka tidak pusing soal pemilu tiap lima tahun. Mereka bisa merencanakan proyek hijau puluhan tahun ke depan.

China sekarang merajai panel surya. Merajai baterai. Merajai mobil listrik. Caranya? Negara pegang kendali penuh. Bank diperintah kasih kredit ke sektor hijau. BUMN disuruh ngegas.

Tapi ada harganya. Demokrasi dikorbankan. Partisipasi rakyat minim. Ini jalur "Otoritarianisme Lingkungan". Efektif untuk iklim dan ekonomi, tapi kering dari sisi demokrasi.

Jalur ketiga: Degrowth. Penurunan Pertumbuhan. Ini jalur paling jujur secara ekologis. Intinya: planet ini tidak kuat kalau kita tumbuh terus. Kita harus berhenti belanja berlebihan.

Ilmuwan suka jalur ini. Tapi politisi ngeri. Di mana ada partai yang berani kampanye "Pilihlah saya, dan saya akan buat ekonomi kita menurun"? Itu namanya bunuh diri politik.

Pemilih biasanya kejam. Kalau hidup susah, pemerintah pasti diganti. Makanya, jalur degrowth ini dianggap "mustahil secara politik" dalam sistem demokrasi hari ini.

Lalu apa solusinya? Penulis buku ini tidak kasih resep ajaib. Tapi mereka kasih saran: bangun koalisi. Koalisi kelas pekerja dan kelas menengah. Baik di kota maupun di desa.

Aksi iklim jangan jadi proyek elit saja. Harus jadi proyek pembaruan ekonomi. Transisi hijau harus bikin rakyat merasa lebih aman secara materi. Ada lapangan kerja baru yang layak.

Slogannya menarik: "Degrowth buat orang kaya, green growth buat orang banyak." Artinya, yang gaya hidupnya paling boros karbon harus direm. Tapi rakyat luas tetap butuh layanan publik yang murah dan berkualitas.

Negara harus kembali jadi "perencana". Jangan cuma jadi "penonton" pasar. Kapasitas negara yang dulu dipangkas oleh neoliberalisme harus dibangun lagi. Bukan untuk jadi diktator, tapi untuk koordinasi.

Bagaimana dengan kita di Indonesia? Kita juga punya trilema itu. Tapi mungkin lebih rumit lagi. Kita butuh ekonomi tumbuh untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Kita punya cadangan nikel raksasa untuk baterai listrik dunia. Itu peluang besar. Tapi kita juga masih punya banyak pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Mematikannya butuh uang banyak.

Demokrasi kita juga sedang diuji. Jangan sampai karena alasan "urgensi transisi energi", partisipasi rakyat diabaikan. Jangan sampai rakyat di sekitar tambang nikel hanya jadi penonton kemajuan.

Kita tidak bisa menelan mentah-mentah resep dari Barat. Tapi satu hal yang pasti: Indonesia harus mulai merencanakan jalur hijaunya sendiri. Jalur yang bikin perut rakyat kenyang, udara tetap segar, dan jempol tetap bisa mencoblos dengan bebas.