Penulis: Berlian Wahyu Rizaldi, Witty Fadhila, Sulfitra Gusmin, Tria Larasati, Wira Jaya Silaban, Almahikha Putri Sabina, Idil Muftih.

Konstitusi adalah tiang pancang sebuah negara. Lebih dari sekadar dokumen hukum, ia adalah perjanjian sosial tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam perjalanannya, sering kali konstitusi dipandang secara subjektif, hanya sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Persepsi ini muncul dari rasa kecewa masyarakat yang merasa aspirasinya tidak terakomodasi dan janji-janji konstitusi tak kunjung terwujud.

Namun, dibalik persepsi negatif tersebut, konstitusi sejatinya tetap berperan sebagai pedoman moral bersama. Ia adalah kompas yang memandu setiap langkah negara, memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan sewenang-wenang dan hak-hak warga negara terlindungi. Konstitusi mengikat semua pihak, baik pemerintah maupun rakyat, dalam sebuah koridor nilai etika dan moral yang disepakati bersama.

Relasi yang ideal antara pemerintah dan masyarakat sudah seharusnya menghubungkan dua pihak. Oleh karena itu relasi harusnya bukanlah hubungan satu arah, melainkan relasi yang aktif dan saling menghubungkan. Pemerintah tidak hanya bertugas membuat kebijakan, tetapi juga bertanggung jawab untuk melayani. Sebaliknya, masyarakat tidak hanya sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang berhak berpartisipasi, mengawasi, dan menuntut akuntabilitas. Tolak ukur keberhasilan relasi ini bisa dilihat dari standar partisipasi masyarakat yang tinggi. Semakin aktif warga negara terlibat, semakin kuat pula fondasi negara.

Lalu, bagaimana kita sebagai warga negara dapat berperan dalam menjaga negara dan konstitusi agar tetap berada pada koridor nilai moral dan etik? Jawabannya terletak pada partisipasi aktif dan pengawasan yang berkelanjutan. Partisipasi ini tidak hanya sebatas menggunakan hak suara dalam pemilu, tetapi juga dalam setiap dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Berikut adalah beberapa contoh konkret peran yang dapat kita ambil:

1. Memonitor dan Mengkritisi Kebijakan Publik. Pemerintah sering kali mengeluarkan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Sebagai warga negara, kita harus kritis dan memonitor setiap kebijakan tersebut. Apakah kebijakan itu sejalan dengan amanat konstitusi? Apakah ia melayani kepentingan publik atau kelompok tertentu? Kita bisa melakukannya melalui berbagai cara, seperti menulis di media massa, bergabung dengan organisasi non-pemerintah (LSM), atau berpartisipasi dalam forum publik. Contohnya, jika ada wacana revisi undang-undang yang berpotensi melemahkan hak-hak pekerja, warga dapat bersuara melalui petisi online, demonstrasi damai, atau audiensi dengan anggota legislatif.
2. Mengawasi Pelaksanaan Hukum dan Keadilan. Konstitusi menjamin kesetaraan dihadapan hukum. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi diskriminasi atau ketidakadilan. Warga negara memiliki peran vital untuk mengawasi proses hukum dan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan adil. Kita bisa menjadi saksi, melaporkan praktik korupsi, atau mendukung lembaga-lembaga yang berjuang untuk keadilan. Dengan demikian, kita membantu menegakkan supremasi hukum yang menjadi roh konstitusi.
3. Memanfaatkan Jalur Formal untuk Pengujian Konstitusi. Salah satu mekanisme paling efektif yang disediakan oleh konstitusi adalah judicial review atau uji materi. Ini adalah hak warga negara untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika suatu undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Proses ini adalah wujud nyata dari partisipasi masyarakat dalam menjaga konstitusi. Jika ada undang-undang yang dianggap tidak adil, diskriminatif, atau bertentangan dengan nilai-nilai konstitusi, kita bisa mengajukan uji materi. Contoh yang paling sering terjadi adalah saat sekelompok masyarakat mengajukan uji materi terhadap undang-undang yang dianggap merugikan hak-hak konstitusional mereka. Ini menunjukkan bahwa konstitusi bukan dokumen mati, tetapi instrumen hidup yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengoreksi jalannya negara.

Mewujudkan relasi ideal antara pemerintah dan masyarakat adalah pekerjaan rumah bersama. Pemerintah harus transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi rakyat. Sementara itu, masyarakat harus proaktif, berpengetahuan, dan berani bersuara. Kekecewaan masa lalu terhadap konstitusi yang dianggap hanya melayani kekuasaan harus diubah menjadi energi untuk berpartisipasi aktif.

Oleh karena itu, untuk mengubah kekecewaan menjadi partisipasi aktif, dibutuhkan ekosistem sosial-politik yang mendorong keterlibatan masyarakat secara bermakna. Pendidikan kewargaan perlu diperkuat sejak dini agar masyarakat memahami hak dan tanggung jawabnya dalam sistem demokrasi. Media massa dan platform digital pun harus berperan sebagai jembatan informasi yang objektif dan mencerahkan, bukan sekadar alat propaganda atau penyebar disinformasi. Selain itu, peran lembaga sipil, akademisi, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran kritis warga sekaligus menjembatani komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Melalui kolaborasi seluruh elemen ini, relasi antara pemerintah dan masyarakat dapat tumbuh dalam semangat keadilan, keterbukaan, dan saling percaya.

Pada akhirnya, konstitusi akan benar-benar menjadi pedoman moral bersama jika setiap warga negara memiliki kesadaran untuk menjaganya. Dengan berpartisipasi aktif dalam setiap dinamika negara dan memanfaatkan jalur-jalur konstitusional yang ada, kita tidak hanya mengawasi pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa fondasi etika dan moral bangsa tetap kokoh.